Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Bawaslu Menyebut Pilkada Serentak 2020 Rawan Money Politik

Senin, 05 Oktober 2020 | Oktober 05, 2020 WIB Last Updated 2020-12-03T06:57:08Z

Money Politik menjadi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020. (Foto : Idxchannel.com)

Hallotangsel.com, Jakarta 
- Money Politik menjadi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020, yang mendapat perhatian serius dan menyeluruh dari badan pengawas pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menjelaskan, salah satu kerawanan yang paling tinggi disetiap pemilihan Kepala Daerah adalah money politik. 


Indikasi praktek tidak sedap ini, berpotensi terjadi terlebih ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap karut marutnya perekonomian masyarakat. 


"Oknum tertentu akan memanfaatkan situasi yang ada untuk bermain money politik bagi kepentingan politik praktis," katanya, Senin (5/10/2020).


Untuk itulah, pihaknya melakukan pencegahan berbasis sosialisasi para stakeholder seperti kepala lingkungan, tim sukses dan tim kampanye dalam menjelaskan bahanyanya money politik. Terdapat empat hal yang ditimbulkan oleh money politik bagi masyarakat dan demokrasi.


"Yang pertama bahwa kalau terjadi money politik maka itu ada sanksi pidananya 3 tahun dan denda. Jika itu dilakukan oleh kami para penyelenggara maka hukumannya ditambah sepertiga. Yang kedua bahaya politik uang itu adalah harga diri kita itu tidak punya karena harga diri kita mau dihargakan dengan materi dalam bentuk uang," sebutnya.


Yang ketiga adalah, sangat wajar misalnya dengan pola politik uang atau transaksional jika kepala daerah terpilih untuk meninggalkan masyarakatnya,  sebab masyarakat sudah dibayar ketika memilih.


Sedangkan yang ke empat, masyarakat menjadi penyumbang perilaku-perilaku korupsi para elit. Sebab, besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh suara sehingga ketika terpilih akan berbuat korup.


Sementara itu, Ketua KPU kota Mataram Husni Abidin mengungkapkan, para penyelenggara terus mengingatkan para paslon dan pemilih agar tidak bertransaksi atau bermoney politik. Sanksi tegas akan dikenakan kepada pemberi dan penerima yang terbukti melakukan money politik.


Husni Abidin menekankan, agar para wajib pilih tidak memilih pemimpin berdasarkan pemberian uang maupun lainnya. 


"Sebagai penyelenggara maka kita akan memberi sanksi baik kepada pemberi dalam hal ini Paslon dan penerima karena hal itu merupakan pidana pemilu," imbuhnya.


Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi maka masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemimpin yang amanah dan berintegritas akan tercipta jika para wajib pilih menentukan pilihan dengan rasional. 


Karenanya pada tanggal 9 Desember 2020 seluruh wajib pilih di kota Mataram akan datang ke tempat pemungutan suara dengan penuh kedisiplinan terhadap protokol covid-19 untuk memilih pemimpin kota Mataram lima tahun kedepan. (rad)

×
Berita Terbaru Update